Sunday, May 12, 2013

ALARM SEBAGAI MODEL MANAJEMEN KEAMANAN BALI



ALARM SEBAGAI MODEL MANAJEMEN KEAMANAN BALI

Oleh
I Gusti Made Dharma Hartawan, SE, MM

SUMMARY

Alarm as a model of social security management in an era of democratization produces three main components, namely social security system, culture security system, and political security system. The model is a means of assessment of social alarms as well as a means of punishment that is compatible for the construction of political governance by including social development, economic, and cultural. Forerunner of social alarm model is different set of rules and institutions that do not function as it should. The real cause is a reciprocal relationship between economic and social inequalities, and the old system proved do not work. Achievement of the goals of this study using methods grounded in qualitative analysis, which is sustained by the method of collecting data through observation, structured interviews and in-depth interviews with community respondents households, traditional communities, civil society, economic society, political parties and public bureaucracies.

Keywords: Alarm as a model for social security management

lengkap baca disini

Pentingnya Kekuasaan Bisnis Keluarga Bergeser dari Kelas Kepemilikan ke Tangan Distribusi Pendapatan Lewat Birokratisasi



Pentingnya Kekuasaan Bisnis Keluarga Bergeser dari Kelas Kepemilikan
 ke Tangan Distribusi Pendapatan Lewat Birokratisasi 

Oleh:
I Gusti Made Dharma Hartawan,SE,MM


Abstrak

Pentingnya kekuasaan bergeser dari kelas kepemilikan ke tangan distribusi pendapatan lewat birokratisasi memproduksi tiga komponen utama, yang mencakup; tata kelola human error, tata kelola instrument error, dan tata kelola media error terkait perselisihan birokrasi, politik yang picik, dan pertentangan kekuasaan. Transformasi kepemilikan ke birokratisasi merupakan sarana penilai sekaligus sarana penghukum yang kompatibel yang bersifat profesional, bukan merampas kekuasaan pemilik, sehingga dinamika kekuasaan bekerja untuk organisasi bukan menentang organisasi. Penyebab sesungguhnya adalah hubungan timbal balik antara masalah ekonomi dan kesenjangan modal sosial, dan sistem lama terbukti sudah kropos dan tidak berfungsi. Pencapaian tujuan tulisan ini menggunakan metode studi pustaka.

Kata kunci : Kepemilikan ke Birokratisasi 

lengkap baca disini

 

Tuesday, May 7, 2013

BRAIN ECONOMY PINTU EKONOMI POLITIK KEUANGAN NEGARA



D H A R M A    H A R T A W A N



B E B E T E L A N

BRAIN ECONOMY
PINTU EKONOMI POLITIK
KEUANGAN NEGARA



lengkap...Baca disini

Total Responsibility of Regional Autonomy and The Spirit of Clean Government to Good Governance in Indonesia



Judul Artikel
Total Responsibility of Regional Autonomy and
The Spirit of Clean Government to Good Governance in Indonesia
(Tata Kelola Aktor Lokal dan Tata Niaga Alat-Alat Produksi dalam Aras Demokratisasi) 

Ringkasan
Muara dari total responsibility of regional autonomy and the spirit of clean government to good governance adalah efektifitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah, yang melibatkan tata kelola aktor lokal dalam menyehatkan alat-alat produksi guna menggapai isu-isu social development, dengan tiga komponen utama, yakni; economic security system, culture security system, dan political security system. Ketiganya berperan sebagai sarana penilai sekaligus sarana penghukum yang kompatibel bagi kinerja pemerintah. Luaran pelaksanaan dan tanggung jawab total otonomi daerah adalah sebagai karya politik, ekonomi, dan budaya yang terencana dan sadar dalam aras demokratisasi.

Kata kunci : Clean Government to Good Governance

Lengkapnya KLIK DISINI

Sunday, May 5, 2013

KEGALAUAN IDENTITAS BALI DAN EKSISTENSINYA TERHADAP NEGARA KESATUAN INDONESIA PADA ERA DEMOKRATISASI



KEGALAUAN IDENTITAS BALI DAN EKSISTENSINYA TERHADAP NEGARA KESATUAN INDONESIA  PADA ERA DEMOKRATISASI

ABSTRAK
Bali dalam konteks nasional dan internasional belum banyak mendapat perhatian. Penelitian ini hendaknya dilihat sebagai satu usaha ke arah itu, yang merupakan karakter moderen komunitas Bali. Singkat kata identitas kultural dan identitas politik yang kompatibel sebagai tesisnya. Antitesisnya komunitas yang tidak lagi berurusan dengan nation state maupun kultur identitas etnik. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui: (1) latar belakang kegalauan identitas Bali pada era demokratisasi; (2) proses kegalauan identitas Bali sebagai penjaga esensial komunitas Bali; (3) pengaruh kegalauan identitas Bali terhadap eksistensi negara kesatuan Indonesia; (4) proses negosiasi politik karakter moderen komunitas Bali yang tidak lagi berurusan dengan nation state dan kultur identitas etnik. Bahwa proses demokratisasi cenderung ke arah etno-nasionalism, membuka peluang bagi terkikisnya rasa nasionalisme dan erosi ideologi kebangsaan. Paling tidak sebagai koreksi atas image klasik Bali, yang hingga kini masih merupakan mainstream.
Aktornya adalah perbedaan dan penafsiran tentang makna label sosial dalam struktur masyarakat tradisional, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, birokrasi dan masyarakat partai politik. Teknik analisis data adalah analisis historis dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber data adalah sumber sejarah berupa sumber tertulis primer maupun sumber tertulis sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka, melalui membaca maupun menganalisis sumber baik buku maupun surat kabar


Lengkapnya KLIK DISINI